SELAMAT DATANG DI WEB BLOG KU SUKA.....#$@%$#%^$

Cetak Kartu Nomor Induk Siswa Nasional

Dari usulan fasilitas Dapodik Helper yang banyak diminta pengguna adalah kemampuan untuk membuat kartu NISN lengkap dengan QR Code. Hal ini dapat membantu khususnya operator yang dituntut agar bisa memberikan bukti fisik kepada sekolahnya dari apa yang sudah dikerjakan. Memang hal yang simpel namun bisa menjadi satu bukti hasil kerja.
Fasilitas ini dapat digunakan melalui tampilan tab Peserta Didik, kemudian pilih salah satu nama peserta didik yang akan dicetak. Selnjutnya klik kanan pada peserta didik tersebut.
image Menu Kartu NISN
Selanjutnya pilih menu "Kartu NISN" dan muncul jendela sebagai berikut.
image Pilih Direktori Simpan
Pilih direktori tujuan penyimpanan kartu yang akan dibuat, kemudian pilih tombol "Select". Apabila proses telah selesai akan muncul dialog seperti berikut.
image
Berhasil Menyimpan 
Untuk melihat hasilnya buka direktori tempat penyimpanan menggunakan Window Explorer. Nama file yang dihasilkan adalah nomor NISN siswa tersebut dengan jenis file gambar .png.
image
File Hasil
Tampilan kartu yang dihasilkan seprti berikut.
image Tampilan Kartu
Sampai disini anda sudah berhasil membuat kartu NISN untuk salah satu siswa tadi, silahkan ulangi untuk siswa lainnya sehingga direktori terisi penuh file semua kartu peserta didik yang dicetak.
Contoh yang sudah di cetak
image
 Semoga Membantu

Download Aplikasi Cetak NISN
Sourceforge : http://dapodikhelper.sourceforge.net

PERHATIKAN :
Apabila terjadi kerusakan pada Database Dapodik kami tidak bertanggung JaWAb

Per 1 Januari 2014, Berlaku Sistem Baru Penilaian Prestasi Kerja PNS

Ingat Per 1 Januari ini, Berlaku Sistem Baru Penilaian Prestasi Kerja PNS

image

Kamis, 02 Januari 2014 – 10:32 wib oleh DESK INFORMASI

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Azwar Abubakar meminta para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK),Para pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara, para Kesekretariatan Komisi/Dewan/Badan, para Gubernur, bupati dan walikota untuk mempersiapkan diri menerapkan penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan masing-masing.

Sesuai Surat Edaran Menteri PAN-RB  Nomor  02 Tahun 2013 tertanggal 15 Februari 2013 tentang Pelaksanaan Penilaian Prestasi Kerja PNS ditegaskan, secara efektif, sistem baru penilaian prestasi kerja PNS tersebut akan berlaku serentak mulai 1 Januari 2014 ini.

Dalam surat edaran tentang Pelaksanaan Penilaian Prestasi Kerja PNS itu, Menteri PAN – RB Azwar Abubakar menyebutkan, penilaian Prestasi Kerja PNS untuk mewujudkan pegawai yang profesional dalam mendukung percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi. Karena itu, setiap PNS harus memiliki rencana dan target kerja setiap tahunnya, sesuai bidang tugasnya berdasar ketentuan tersebut.

Agar pelaksanaannya efektif di lingkungan instansi masing-masing, Menteri PAN-RB mengharapkan para pimpinan instansi pemerintahan dapat mempersiapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk menerapkan sistem penilaian prestasi kerja pegawai yang baru.

Guna menyatukan persepsi tentang pelaksanaan sistem penilaian prestasi kerja yang baru tersebut, dalam waktu dekat Kementerian PAN – RB akan mengadakan rapat koordinasi dengan seluruh instansi pemerintah dan pemerintah daerah.

“Sebelum rapat koordinasi, setiap instansi pemerintah dapat mendalami substansi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun  2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah tersebut, dan bila memungkinkan menerapkan  ketentuan tersebut ,” bunyi poin keempat SE Menteri PAN-RB itu.

Dasar Hukum

Dasar hukum sistem penilaian ini adalah PP No 46 tahun 2011. Tujuannya adalah untuk menjamin objektifitas pembinaan PNS yang dilakukan berdasarkan sistem prestasi kerja, sedangkan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) adalah rencana dan target kinerja yang harus dicapai oleh pegawai dalam kurun waktu penilaian yang bersifat nyata dan dapat diukur serta disepakati pegawai dan atasannya.

Menurut PP tersebut, setiap pegawai wajib menyusun SKP (Sasaran Kerja Pegawai), yang dalam pelaksanaanya harus berdasarkan dengan tugas jabatan, fungsi, wewenang, tanggung jawab maupun rincian tugasnya yang secara umum telah ditetapkan dalam stuktur organisai dan Tata Kerja (SOTK). Unsur penilaian SKP adalah kesetiaan, Prestasi Kerja, Tanggung Jawab, Ketaatan, Kejujuran, kerja sama, Prakarsa dan kepemimpinan. (WID/Humas Kemen PAN – RB/ES)

Panduan Penyusunan dan Penilaian Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil
Tak Ada SKP, Tunjangan Kinerja Batal
Sasaran Kerja PNS (SKP) Gantikan DP-3 PNS

Perka BKN No. 1 Tahun 2013 (ppt, unduh)

  • Perka BKN No. 1 Tahun 2013 (pdf, unduh)
  • PP No. 46 Tahun 2011 (pdf, unduh)
  • Formulir SKP – master aplikasi (xls, unduh)
  • Contoh Formulir SKP – 1 (xls, unduh)
  • Contoh Formulir SKP – 2 (xls, unduh)
  • Informasi jabatan – Caraka (doc, unduh)
  • Informasi jabatan – Pengemudi (doc, unduh)
  • Informasi jabatan – Sekretaris Pimpinan (doc, unduh)
  • Latar Belakang PP No. 46 (ppt, unduh)
  • Sekilas PP No. 46 Tahun 2011 untuk RKU (ppt, unduh)
  • Disiplin pegawai (zip, unduh)

Materi 17 September 2013

  • Presentasi Perka BKN No. 1 Tahun 2013 (pdf, unduh)

Sumber : http://www.kopertis12.or.id

Group Operator SD Kec. Batu Aji

Ops

Group ini hanya di buat untuk Operator SD Wilayah Kec. Batu Aji, selain dari pada itu tidak dibenarkan untuk join.

Klik disini

 

Salam..1 Data

Ops Kec. Batu Aji

 
Design by Ku Suka